REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut angkat bicara tentang proyek kereta cepat. Ia berpendapat, dalam proyek tersebut, perlu transparansi dan akuntabilitas.

Maksudnya adalah pemerintah perlu menjelaskan ke rakyat apa yang menjadi kebijakan dasarnya, siapa yang membangun kereta cepat, hingga biaya sesungguhnya. Pemerintah pun disarankan meluruskan kabar yang menyebut di negara lain ongkos pembangunan kereta cepat lebih murah.

Dalam akun Twitter pribadinya, SBY mengimbau pemerintah menjelaskan soal proses tender. Benarkah tidak ada anggaran negara yang mengalir ke sana, hingga isu bahwa ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis dalam proyek ini.

Penjelasan pemerintah menurut ayah dua putra ini dibutuhkan, agar tidak ada fitnah. Di negara lain, kata SBY, tidak masalah jika keluarga pejabat menjalankan bisnis. Asal ada pengungkapan pelibatan BUMN, mitra di luar negeri, ataupun swasta yang terlibat.

(Baca Juga: Ini Komentar SBY Soal Kereta Cepat)

"Sepanjang tidak melanggar hukum dan merugikan negara tidak apa-apa," ujarnya, Jumat (5/2).

Pemerintah juga jangan luput memperhatikan unsur keselamatan dan keamanan. Pasalnya di jalan antara Jakarta-Bandung seringkali terjadi kecelakaan di ruas tertentu. "Kalau kereta ini mengalami kecelakaan, apalagi mengingat kecepatannya seperti itu maka akan jadi petaka," ujar SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika