REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi ditutup. Beberapa rekomendasi dihasilkan diantaranya sikap terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang semakin berkembang di Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, PKB dengan tegas menolak LGBT. Penolakan tersebut sesuai kesepakatan komisi selama Mukernas berlangsung.
"Pernikahan sejenin itu dilarang, dan menjadi prinsip bagi kita, bagi PKB," kata Karding, di arena Mukernas, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta, Sabtu (6/2). (Dompet Dhuafa Dukung Kampanye Bahaya LGBT).
Menurut Karding, dari sisi kepribadian bangsa, Indonesia menjalankan prinsip Pancasila. Apabila warga Indonesia konsisten dengan sila pertama Pancasila, maka tidak akan ada yang memperbolehkan lGBT.
Disamping itu, LGBT juga tidak dibenarkan dari sisi agama. Apapun resiko yang ditimbulkan, Karding menegaskan, LGBT tidak memiliki tempat di Indonesia. "Sudah kita tanya, sudah kita buka bukunya, memang itu perbuatan yang dilarang dan dilakanat oleh Allah," kata Karding.
Meskipun mendapatkan penolakan untuk berkembang di Indonesia, lanjutnya, pengidap LGBT harus dilindung selaku warga negara. Catatan pentingnya, mereka tidak boleh mengkampanyekan gerakan LGBT.
Dialog harus tetap dilakukan dengan mereka. Jangan sampai penolakan dilakukan dengan cara kekerasan. Jalan keluar agar gerakan LGBT tidak berkembang juga perlu dipikirkan. Terlebih saat ini mereka mendesak untuk mendorong agar dibuatkan Undang-Undang yang memperbolehkan LGBT hidup di Indonesia.
"Ini menjadi persoalan kita bersama, jadi kita mencari formula yang tepat untuk solusi mereka," kata Karding.
Menanggapi perlawanan mereka terhadap pihak yang menentang eksistensi LGBT, Karding menilai, sikap tersebut akibat demokrasi yang terlalu bebas. Sebab itu, PKB ingin mengembalikan demokrasi berdasarkan Pancasila. "Jangan terus melulu hak, tapi juga ada pandangan hidup kita, ada ideologi," Karding menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika