Ahad 07 Feb 2016 04:04 WIB

Panitia Munas Cerminkan Wajah Rekonsiliasi Golkar

 Aburizal Bakrie (kanan) bersama Agung Laksono saat menghadiri rapat konsolidasi  persiapan Munaslub di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Aburizal Bakrie (kanan) bersama Agung Laksono saat menghadiri rapat konsolidasi persiapan Munaslub di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Riau Ahmad Doli Kurnia mengatakan susunan panitia Musyawarah Nasional Golkar akan mencerminkan wajah rekonsiliasi partai beringin yang sesungguhnya.

"Penyusunan panitia penyelenggara Munas akan menjadi titik rawan. Wajah rekonsiliasi yang sesungguhnya akan terlihat pertama kali secara konkret ada di dalam susunan panitia," kata Doli melalui pesan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/2).

Menurut Doli, patut dipertimbangkan apakah susunan panitia yang ditetapkan nanti harus dapat mengakomodir secara adil semua pihak yang tentu juga perlu mempertimbangkan faktor kemampuan dan kecakapan, atau akan lebih baik jika dipilih orang yang dianggap netral dan bebas dari konflik yang terjadi selama ini. Inisiator Generasi Muda Golkar itu menilai suasana rekonsiliasi penuh kekeluargaan dan persaudaraan telah ditunjukkan dalam Rapat Harian DPP Partai Golkar perdana di Jakarta pekan ini.

Namun, kata dia, tetap saja wajah rekonsiliasi sebenarnya akan terlihat melalui susunan panitia munas nantinya. Selain itu dia mengatakan agar tidak ada gerakan politik selain gerakan menuju Munas. Gerakan politik berupa Musyawarah Daerah dan semacamnya yang masih mengatasnamakan kepengurusan DPP hasil Munas Bali atau DPP hasil Munas Ancol, akan menjadi hambatan serius menuju rekonsiliasi.

"Musda, pelantikan, forum pertemuan DPD, pemecatan, dan sebagainya, seharusnya sudah tidak ada lagi. Sudah harus terjadi moratorium terhadap gerakan apapun yang mengatasnamakan Bali atau Ancol," ujar dia.

Terakhir, terkait kepesertaan munas, Doli meminta agar DPP Hasil Munas Riau terlebih dulu merehabilitasi status kader yang dipecat di daerah. Sehingga suara sah dalam munas mendatang murni suara hasil kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau.

"Artinya hak Ketua DPD yang pernah dipecat dikembalikan seperti semula dan secara otomatis kepesertaannya di Munas menjadi hidup kembali. Contohnya, Zainuddin Amali yang kemarin adalah Sekjen DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol, apabila merujuk SK Riau, maka akan kembali menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur," ujar dia.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement