REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mencari 'judul' untuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) yang kini masih dalam proses revisi.
Pembahasan revisi berlangsung cukup alot karena DPRD Jabar minta tambahan waktu pembahasan hingga 29 Februari mendatang.
"Kami (Pemprov dan DPRD) lagi cari judul yang pas untuk Perda ini," ujar Plt Kepala Biro Hukum dan HAM, Taufik B.S.
Menurutnya, revisi Perda bukan perkara mudah. Karena, membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman subtansi. Terlebih, Perda ini akan berkaitan dengan banyak hal mulai dari tata ruang, lingkungan, dan lain-lain.
Namun, Pemprov akan selalu siap mengikuti seluruh agenda pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD Jabar. "Kami akan mengikuti saja, ini sedang diperdalam kata-kata subtansinya," katanya.
Taufik mengatakan, revisi Perda KBU yang merupakan inisiatif Pemprov ini punya arti penting. Karena, bakal menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota di KBU.
Selain itu, Perda KBU yang baru juga akan menjadi payung hukum dalam pembuatan perencanaan tata ruang. Di dalamnya juga akan berisi tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
Sambil menunggu revisi tuntas, kata dia, Pemprov juga tengah mempersiapkan pembentukan Samsat KBU. Lembaga ini akan bertugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Tugas Samsat akan lebih mudah karena Perda KBU yang baru menggunakan sistem zonasi.
"Kita revisi sekarang supaya tidak ada revisi-revisi lagi dalam waktu dekat," ujarnya.
Berdasarkan data dari Diskimrum Jabar, total luas lahan KBU mencapai 42.315,32 Ha dan masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi.
KBU terbagi dalam tujuh zona, yakni zona pertama (kawasan lindung, kawasan khusus, dan kawasan resiko bencana tinggi) dengan luas 17.107,93 Ha, zona kedua memiliki luas 7.945, 98 Ha, zona ketiga 2.344,25 Ha, zona empat 207,38 Ha, zona lima 8.612,02 Ha, zona enam 2.954,31 Ha, zona tujuh 2.142,42 Ha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika