REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melakukan kajian terkait dengan keinginan mereka mengubah sistem proporsional terbuka atau caleg terpilih berdasar suara terbanyak, dengan sistem proporsional tertutup atau caleg terpilih berdasar nomor urut. Pada akhir Februari ini, PKS akan menggelar diskusi publik membahas evaluasi sistem proporsional terbuka.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan setelah diterapkan dalam duakali pelaksanaan pemilu, masyarakat sudah bisa memberikan penilaian terhadap efek positif maupun negatif sistem caleg terpilih berdasar suara terbanyak ini. 

“Tapi dalam masyarakat yang kualitas pendidikan dan ekonomi yang belum bagus ini, maka itu akan mengganggu kecerdasan demokrasi. Caleg yang terpilih kebanyakan yang punya uang,” kata Jazuli, Senin (8/2).

Suara terbanyak membuat partai politik kesulitan menempatkan orang terbaiknya di DPR. Dikatakannya, sekalipun kader terbaik sudah ditempatkan di nomor urut teratas, namun karena tidak populer dan kekurangan dana untuk kampanye, pada akhirnya mereka tidak terpilih,” papar Jazuli.

Masyarakat menginginkan kader parpol terbaik yang duduk di parlemen, namun yang terjadi seringkali masyarakat sendiri yang memilih wakilnya yang bukan terbaik. “Sistem nomor urut seringkali membuat parpol dituding sebagai kediktaktoran parpol. Tapi anehnya, kalau ada caleg yang terpilih dengan suara terbanyak ternyata tidak kredibel, parpol juga yang disalahkan,” ungkap dia.

Namun Jazuli juga mengakui sistem caleg terpilih beresiko terhadap kepedulian caleg yang ditempatkan di nomor urut bawah. “Mereka akan berpikir ngapain kerja keras kalau yang terpilih nanti adalah nomor urut yang di atasnya,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika