REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengaku masih perlu waktu untuk benar-benar mencapai kesepakatan akhir perihal rencana divestasi 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan, hingga saat ini tim penilai yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga belum membuahkan hasil apa-apa, termasuk apakah akan menerima tawaran saham Freeport sepeser 1,7 miliar dolar AS.

"Kemarin baru dijelasinkan kan Menteri BUMN. Belum ada update apa-apa divestasi. Masih menunggu tim valuasi kan, tim valuasi dibikin, terus kerja dulu berminggu-minggu mungkin berbulan-bulan, barulah ketemu harga. Harga baru nanti diputuskan. Masih lama," katanya.

Sebelumnya pada pekan lalu tim penilai baru saja melakukan pertemuan untuk mengevaluasi penawaran yang diajukan Freeport sebesar 1,7 miliar dolar AS. Namun, perihal siapa yang akan mengambil alih saham tersebut, apakah pemerintah, BUMN, atau swasta, pemerintah masih harus berembug.

Sudirman juga sempat meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk selanjutnya mempertemukan tiga menteri yang bersangkutan, yakni dirinya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ia menjelaskan, butuh sinergi antara tiga kementerian tersebut untuk selanjutnya memutuskan apakah yang mengambil alih saham Freeport adalah pemerinah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika