REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah diminta menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh yang dinilai semakin marak.
Hal itu menjadi pembahasan pokok dalam Musyawarah Nasional dan Kongres V Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hotel Empire Palace Surabaya, Senin-Rabu (8-10/2).
Beberapa waktu lalu, FSPMI sudah melakukan aksi di Jakarta, tapi Presiden dan Menteri dinilai tidak merespons aksi tersebut. Ia juga menilai, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tidak efektif karena nyatanya PHK masih marak terjadi.
“Pemerintah bohong kalau bilang tidak ada PHK, hanya ketakutan paket kebijakan satu sampai sembilan dianggap gagal,” kata Presiden FSPMI sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers Munas dan Kongres V FSPMI, Senin (8/2). (Kadin Jakarta Usul Pembentukan Satgas Pecegahan PHK).
Said mengatakan, PHK gelombang pertama telah terjadi pada akhir 2015. Sekitar 50 ribu buruh mengalami PHK. Dia memprediksi, PHK gelombang kedua akan menimpa sektor industri padat modal, seperti industri elektronik, otomotif, perminyakan, dan pertambangan pada awal tahun ini.
“Gelombang pertama menimpa banyak buruh, tapi modal yang keluar dari Indonesia sedikit. Kalau sektor industri padat modal, akan banyak modal yang ke luar, investasi akan berhenti, akibatnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain itu, penutupan pabrik elektronik dunia, yakni Thosiba dan Panasonic, dinilai berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Pabrik Panasonic di Pasuruan telah ditutup sehingga 800 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kemudian, pabrik Panasonic di Bekasi juga ditutup dengan merumahkan 480 karyawan. Pabrik televisi Thosiba di Cikarang juga ditutup dan sebanyak 800 karyawan di-PHK.
“Memang Thosiba dan Panasonic memberikan pesangon empat kali dari ketentuan pemerintah, tapi kita enggak butuh pesangon, yang kita butuh kerja,” katanya.
Dia menilai, sejauh ini pemerintah belum turun tangan dengan adanya penutupan dua raksasa elektronik tersebut. Ia bercerita, pada zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), PT Soni ditutup dan 1.200 karyawan di-PHK.
Gusdur memanggil petinggi PT Soni dan bertanya hal yang dibutuhkan agar bisa kembali beroperasional serta agar investor lain tidak ke luar dari Indonesia. Ia pun berharap pemerintah melakukan hal serupa agar tidak terjadi PHK terhadap ribuan karyawan dan agar iklim investasi semakin baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika