REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani mengatakan pemerintah harus cepat tanggap dalam menciptakan lapangan pekerjaan ke depan. Hal ini dikatakannya menyusul rencana PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal beberapa perusahaan kepada karyawannya.
"Ya pemerintah harus mampu ciptakan lapangan pekerjaan baru, semua elemen harus dikuatkan, jangan sampai ada pengangguran berjamaah ke depan," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (8/2).
Termasuk memberikan stimulus terhadap perusahaan berbasis ekspor namun memiliki modal yang kecil. Menurutnya, hal itu bisa menambah jumlah lapangan pekerjaaan kepada masyarakat.
Selain menciptakan lapangan kerja, Pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan ekonomi kreatif kepada masyarakat. Karena terbukti, ekonomi kreatif selain memberikan lapangan kerja, juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Jadi jangan mengandalkan lapangan kerja dari orang lain, saya kira pemerintah harus galakkan ini," ujarnya.
Sementara, terkait PHK massal sendiri, Irma menilai sulit menyalahkan beberapa pihak dengan terjadinya PHK, mengingat munculnya PHK lantaran desakan ekonomi yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Akhirnya, produksi perusahaan tidak bisa menutup kebutuhan perusahaan, hingga kemudian menyebabkan pengurangan karyawan.
"Kalau udah gini mau salahin siapa? ke pemerintah juga nggak bisa salahkan, perusahaan perusahaan nggak bisa," katanya lagi.
Ia menekankan, yang perlu diperhatikan pemerintah dalam kasus PHK ini yakni mengawal pesangon terhadap para tenaga kerja yang di PHK agar terpenuhi hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
Hal lain lanjut Irma, penting bagi pemerintah melakukan revitalisasi balai latihan kerja (BLK) bagi para tenaga kerja dari gempuran tenaga kerja asing, apalagi setelah masyarakat ekonomi asen (MEA) sudah bergulir.
"Karena tenaga kerja akan bersaing dengan pasar bebas, kalau mereka nggak dibekali mau gimana kita ke depan, jangan sampai jadi pengangguran berjamaah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika