REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan dimana alokasi dana Otonomi Khusus yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah. Karena faktanya, saat ia ke Papua, kesejahteraan rakyat papua masih jauh dari normal.

Luhut mengatakan pemerintah sendiri setidaknya sudah menggelontorkan total 53 triliyun. Untuk Papua Barat sendiri 4 triliyun sudah tergelontorkan kepada Pemerintah Daerah. Sayangnya, Luhut sendiri mengaku implementasi terkait dana desa ini belum bisa dilaksanakan secara baik.

"Gap pendidikan saja misalnya. Sangat jauh. Makanya, dengan uang segitu harusnya bisa dibuat sekolah yang bagus. Biar pendidikan disana juga terjamin," ujar Luhut saat rapat dengan DPD, Selasa (9/2).

Ia mengatakan, banyaknya dana namun tidak terserap sudah menjadi catatan di Menkopolhukam. Ia sendiri sudah meminta BPKP untuk turun dan mengaudit dana otsus tersebut.

Menurutnya, setidaknya perlu waktu dua bulan bagi BPKP untuk bisa mengaudit kemudian menunjukan kejanggalan dari penggunaan dana Otsus. Bukan tidak mungkin, kata Luhut kalau memang ada penyalahgunaan dana otsus selama ini.

Luhut menambahkan pihaknya sudah mengajak bicara secara serius dengan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Kalau mereka main main dan berniat menyelewengkan dana tersebut maka ia akan menindak tegas semua pejabat Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika