REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta menjelaskan ke masyarakat alasan di balik aturan penggunaan seragam hitam dan putih bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masyarakat harus diyakinkan bahwa penggunaan seragam yang digunakan tiap Rabu dan Kamis tersebut mempunyai maksud jelas mengingat PNS selama ini sudah memiliki seragam.

“Seragam itu diwajibkan dalam rangka apa, kalau dalam rangka uniformitas, mereka selama ini sudah melakukannya. Jangan-jangan seragam ini diwajibkan karena Jokowi suka memakai itu,” kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Teguh Yuwono kepada Republika.co.id, Rabu (10/2). (LIPI Mempertanyakan Kebijakan Seragam PNS).

Seandainya itu alasannya, maka ia menilai pemerintah salah kaprah. Dia pun menduga seragam hitam dan putih tersebut digunakan untuk mengukur loyalitas. “Ini berbahaya kalau dijadikan simbol untuk memperkuat kekuasaan tertentu,” kata Teguh.

Secara konseptual, landasan filosofis aturan ini harus dipertanyakan. Misalnya, apakah dengan pemakaian seragam itu kinerja PNS jadi semakin baik atau tidak.  Lagi pula, kata Teguh, secara ekonomi, aturan ini membuat pemerintah harus kembali melakukan pengadaan seragam. Artinya, harus disediakan anggaran tertentu untuk menghadirkan seragam tersebut bagi seluruh PNS di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.  

Jika memang ingin menghadirkan seragam baru, sebaiknya pemerintah mendorong ciri khas daerah masing-masing. Contohnya saja penggunaan seragam batik di mana diprediksi dapat ikut mengembangkan industri di daerah itu. Apalagi menurut Teguh, celana hitam banyak diimpor dari luar negeri.

Untuk itu, akan lebih baik apabila PNS menggunakan seragam yang dikembangkan dari ciri lokal daerah masing-masing sehingga berujung pada upaya membantu ekonomi nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika