REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Yoyok Rio Sudibyo mengatakan siap menjadikan wilayahnya sebagai pilot project rasionalisasi energi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

"Saya sedang berusaha untuk mengajak kepala-kepala daerah sepanjang jalur Pantura untuk berdialog membahas masalah ini, hingga sekarang hampir semuanya menyambut positif, bahkan sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat juga ingin bergabung," kata Yoyok, Rabu (10/2).

(Baca:Biaya Terlalu Boros Bupati Batang Minta Lampu Jalan Dipasangi Meteran)

Manager Area Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan Djoko Tri,  mengatakan mendukung langkah Bupati Batang untuk beraudiensi dengan PLN Pusat dan Presiden terkait rasionalisasi energi lampu penerangan jalan umum (LPJU). “Apa yang dilakukan oleh Pak Yoyok adalah permasalahan yang sepertinya juga dirasakan semua kepala daerah pada skala nasional,” kata Djoko.

Selama ini, setiap pemerintah daerah harus membayar tarif LPJU abondemen (tidak menggunakan meteran) yang dihitung sama setiap bulannya, yaitu sekitar 375 jam. Pengeluaran pemerintah daerah untuk LPJU yang abondemen jauh melampaui pengeluaran listrik yang menggunakan meteran.

”Jauh sekali perbedaan biaya yang dikeluarkan, 411 titik yang tidak menggunakan meteran menghabiskan biaya sekitar Rp.800 juta setiap bulannya. Sementara  3.000 titik LPJU yang menggunakan meteran menghabiskan biaya Rp.400 juta hingga Rp.500 juta setiap bulannya, itu belum termasuk 30000 titik yang belum terdaftar. Penghematan total dapat dicapai hingga Rp.400 jut setiap bulannya,” ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika