REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menjajaki kerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), untuk pendanaan pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) jalur Pasteur-Cileunyi.
Menurut Sekertaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, penjajakan kerja sama itu dilakukan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan BIUTR. Karena, berdasarkan rencana sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN atau dana pinjaman.
"Info terakhir sedang penjajakan dengan JICA, Jepang," ujar Iwa kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (11/2).
Iwa mengatakan, rencana pembangunan BIUTR sudah mengalami kemajuan yang cukup baik. Bahkan empat belas lembaga dan kementrian telah sepakat lahannya digunakan untuk proyek tersebut.
Karena, kata dia, seperti diketahui, jalur BIUTR Pasteur - Cileunyi sepanjang 20,6 kilo meter akan melintasi lahan milik sejumlah lembaga dan kementrian.
Seperti lahan milik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pertahanan, Kementrian Hukum dan Ham, Kementrian Agama, BPK RI, BPS, Polri dan lembaga pemerintah lainnya.
"Jadi hasil pertemuan yang dikoordinir Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu dari 14 lembaga dan kementrian sepakat mendukung pembangunan BIUTR Pasteur - Cileunyi," katanya.
Kemudian, kata dia, hasil pertemuan itu juga disepakati pembentukan tim kecil, untuk menindaklanjuti penggunaan lahan milik 14 lembaga dan kementrian tersebut. Mulai dari melakukan pengukuran hingga lokasi mana saja dari lahan-lahan itu yang terkena proyek BIUTR.
"Sekarang proses lanjutan kami akan menghadap ke Kementrian PU Pera rencananya Senin (15/2)," kata Iwa.
Iwa mengatakan, untuk lanjutan pembangunan interchange kilo meter 149 sepanjang 6,7 kilo meter, Pemprov Jabar tahun ini menganggarkan Rp200 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membebaskan lahan sepanjang 2,7 kilo meter. Sementara 4 kilo meter sisanya dibebaskan dengan dana dari pemerintah pusat.
"Yang 4 kilo meter dan 20 kilo meter itu pendanaan dari pusat. Kami (Pemprov Jabar) mendukung fasilitasi membantu penyelesaian," katanya.
Ditanya besaran anggaran pembangunan BIUTR, Iwa mengaku, belum bisa memastikan hal itu. Karena saat ini sedang dilakukan penghitungan kembali. Bahkan perubahan penetapan lokasi proyek tersebut juga akan diperpanjang hingga Desember tahun ini.
"Anggaran ini sedang dihitung kembali," katanya.
Disinggung adanya penolakan dari sejumlah warga Gedebage terkait adanya proyek Interchange, Iwa memastikan, sudah tidak ada masalah. "Sampai saat ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada profokator," kata Iwa.
Dikatakan Iwa, proyek pembangunan infrastruktur ini untuk kepentingan bersama. Karena jika tidak ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan, khawatir pada 2018 Kota Bandung akan mengalami kemacetan yang parah.
"Sekarang saja akhir pekan Kota Bandung selalu macet. Ini (pembangunan) untuk mengurai kemacetan. 2018 jangan sampai trafic jam," katanya.
Untuk pembangunan BIUTR, kata dia, rencananya dilakukan secara bertahap sesuai dengan jalur yang direncanakan. Trase I-1, akses Pasupati menuju Underpass Gasibu dengan panjang 5,5 kilo meter. Trase I-2, Soekarno Hatta - Gedebage dengan panjang 4 kilo meter.
Kemudian untuk trase II-1, kata dia, Underpass Gasibu-Cicaheum-Ujungberung dengan panjang 8,8 kilo meter. Trase II-2, Ujungberung-Soekarno Hatta dengan panjang 2,7 kilo meter. Trase II-3, Ujungberung-Cibiru-Cileunyi dengan panjang 6,3 kilo meter.
Sementara itu Pengamat Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ofyar Tamin pesimistis proyek pembangunan BIUTR dapat menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung.
Justru, Ia memandang proyek tersebut akan menambah kemacetan di Bandung. Karena, arus kendaraan yang bergerak dari luar ke dalam Kota Bandung akan lebih mudah.
"(BIUTR) belum tentu efektif malah (kemacetan) bisa bertambah besar kalau tidak disiapkan publik transport yang baik," katanya.
Ofyar mengatakan, BIUTR itu dibangun untuk menyambung jalur jalan yang telah ada. Meliputin jaringan jalan tol Padalarang - Cileunyi kemudian terhubung dengan jalur BIUTR Pasteur - Cileunyi. Dengan kondisi itu pergerakan kendaraan akan lebih mudah.
"Meningkatkan menarik pergerakan kendaraan masuk ke dalam kota secara lebih cepat. Begitu turun ke jalan kotanya bisa jadi biang kemacetan," katanya.
Karena dalam jaringan jalan itu, kata dia, akan dibangun pintu masuk dan keluar yang berpotensi menjadi biang kemacetan. Kecuali BIUTR itu tidak dibuat jalan menuju jalur dalam kotanya. Hanya menghubungkan Pasteur langsung ke Cileunyi.
Agar BIUTR ini memiliki manfaat besar, Ofyar menyarankan,penataan transportasi, Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar juga harus melakukan inovasi dari sisi perbaikan transportasi publiknya.
"Harus ada perbaikan publik transportnya. Membantu betul tapi harus didukung dengan upaya lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika