REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI berencana akan melakukan rapat bersama tiga menteri untuk mempertanyakan  masuknya dana dari UNDP (United Nations Development Programme-Badan Program Pembangunan PBB) senilai Rp 107,8 miliar untuk program LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan menanyakan hal ini kepada pemerintah dalam waktu dekat. "Pekan depan Komisi VIII sudah mengagendakan rapat bersama tiga menteri terkait masuknya dana UNDP untuk program LGBT di Indonesia ini," kata Saleh kepada Republika.co.id, Sabtu (13/2).

Diakui dia, Komisi VIII cukup heran dengan masuknya dana UNDP untuk program LGBT tersebut, sebab dana dengan jumlah cukup besar ini baru diketahui Komisi VIII oleh media. Untuk itu, pihaknya akan menanyakan kepada Kementerian mitra Komisi VIII terkait dana bantuan tersebut.

"Rencananya hari Selasa, lusa kita akan rapat dengan Mensos (Menteri Sosial). Dan hari Rabunya dengan Menag (Menteri Agama). Kami berharap bisa menanyakan hal itu, setidaknya untuk menjadi perhatian pemerintah," ujar Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Daerah Pemilihan Sumut II ini.

Sebelumnya diungkapkan adanya bantuan dana dari UNDP ke Indonesia sebesar Rp 107 miliar untuk program LGBT. Dana tersebut pun dipertanyakan oleh DPR RI karena jumlah bantuan sebesar itu, bukan untuk membantu sektor yang jauh lebih membutuhkan, seperti  Pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, bencana alam tapi untuk program LGBT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika