REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris menetapkan kebijakan baru untuk menghentikan pergerakan kelompok militan radikal yang dicurigai mendapat kucuran dana berkedok sumbangan.

Permasalahan ini menimbulkan halangan bagi gerakan-gerakan kemanusiaan Islam terutama, untuk menyimpan dan menyalurkan dana sumbangan yang telah mereka kumpulkan.

Banyak bank yang takut dengan kebijakan tersebut kemudian menutup rekening-rekening sumbangan atau menghalangi proses transfer uang rekening-rekening kemanusiaan tersebut. Seringkali penutupan rekening hanya didasari oleh laporan dari koran.

Lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk Islamic Relief yang merupakan lembaga bantuan Muslim terbesar di Inggris menyatakan aksi bantuan mereka terganggu. Islamic Relief tak dapat menyalurkan bantuan dengan maksimal karena bank-bank yang takut menjadi sasaran dari legislatif melawan teror atau takut menghadapi kecurigaan pihak berwajib atas dana yang mungkin saja dialirkan ke pihak yang salah.

Mantan menteri dari Partai Buruh, Clare Short, menyatakan komite-komite yang bertanggung jawab atas program ini harus segera melakukan pemeriksaan ulang terkait protes dari lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim tersebut.

“Ini adalah masalah yang harus diklarifikasi dan diselesaikan. Untuk beberapa waktu ini telah menjadi ganjalan, tapi semakin lama situasinya makin memburuk,” ujar Short, dilansir dari The Guardian.

“Kita memiliki kapasitas luar biasa di Inggris dari sumbangan lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim, tetapi mereka menghadapi masalah pelik. Kita membutuhkan penyelidikan yang tepat dan pemeriksaan untuk menyelesaikannya dengan efisien.”

Situasi ini disayangkan pula oleh mantan menteri dari Partai Konservatif, Andrew Mitchell. Mitchell berpendapat gerakan-gerakan tersebut beberapa di antaranya dapat masuk ke Suriah dan membantu mereka yang membutuhkan. Tetapi dengan adanya kebijakan tersebut lembaga-lembaga kemanusiaan dihalangi oleh kesalahpahaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika