REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKS, Tubagus Arif meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap bijaksana dalam penanganan pelaku prostitusi di Kalijodo. Sebab menurut Tubagus, seseorang yang terjebak dalam lembah prostitusi pasti memiliki sejumlah alasan

Anggota DPRD Jakarta ini pun meminta Pemprov DKI menyusun langkah-langkah secara matang ketika hendak menggusur suatu kawasan prostitusi, termasuk Kalijodo. Ia berharap ada koordinasi antarinstansi agar dampak penggusuran bisa segera teratasi.

Menurut dia, Pemprov DKI kadang melakukan penggusuran tanpa mempertimbangkan dampaknya. Bahkan ia berpendapat, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI hanya bersifaat kasusistik (perekaman dan penelitian sebab-sebab sejumlah kasus) saja. Sebab, ia meyakini masih banyak kawasan prostitusi selain Kalijodo yang mesti ditertibkan.

“Ini harus terintegrasi semuanya, istilahnya jangan sampai penggusuran dalam suatu tempat tidak ada pembinaan intensif apakah di Kalijdo, Tanah Abang, Rawa Malang. Jadi enggak main asal gusur,” katanya kepada Republika..co.id, Ahad (14/2).

Ia mengakui, praktik prostitusi meresahkan masyarakat. "Tetapi mereka melakukan itu karena ada beberapa faktor, seperti kurangnya paham agama dan tidak mampu memenuhi kecukupan ekonomi,” jelasnya.

Apalagi penjaja kenikmatan sesaat itu banyak yang berasal dari luar Jakarta. Karenanya ia meminta penertibannya berjalan linear dengan solusi yang disediakan Pemprov DKI. Sebab penanganan masalah prostitusi harusnya dilakukan berjamaah oleh beberapa instansi.

“Ini tidak hanya di Kalijodo saja, misalnya di Tanjung Priok ada di Rawa Malang itu liar, ganggu masyarakat dan ganggu jalan. Ini harus ada beberapa instansi ikut, ada Dinas Kesehatan, UMKM, sosial, pendidikan, kependudukan, polisi harus ikut langsung dalam pembinaan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika