REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BRI Syariah menarget penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi (FLPP) sesuai sasaran sejak ditunjuk menjadi bank penyalur pada 2012. Hal ini karena rumah bersubsidi tersebut menjadi bagian program pemerintah untuk membangun satu juta rumah.

Kepala Grup Pembiayaan Konsumer BRISyariah Sri Esti Kadaryanti, 90 persen pembiayaan FLPP berupa dana bergulir dari pemerintah yang harus dikembalikan, dengan atau tanpa adanya NPF.

''Dengan begitu risiko ada di bank. Penting bagi BRI Syariah menganalisis pra-pembiayaan dengan baik,'' kata Esti dalam silaturahim terbatas dengan media di Jakarta, Jumat (12/2).

Segmen pasar rumah FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji pokok Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk apartemen. Esti mengakui segmen BRI Syariah untuk FLPP masih mereka yang berpendapatan tetap.

Dari sisi mitra pengembang, BRI Syariah harus memastikan rumah FLPP sudah siap huni, tidak indent. Bagi masyarakat, selain lebih murah, rumah FLPP juga terjamin spesifikasi bangunan, dokumen legal, dan tata ruang.

Kepala Departemen Bisnis Kemitraan Grup Pembiayaan Konsumer BRI Syariah Noval Firdaus, mengatakan, pemerintah menekankan agar pembiayaan rumah bersubsidi ini disalurkan dengan benar. Karena itu, selain diaudit BPK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, internal BRI Syariah pun melakukan pengawasan kualitas secara periodik sebagai bentuk transparansi untuk memastikan tidak salah target penyaluran dan periodik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika