REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan PBB United Nations Development Programme (UNDP) disebut telah mengalokasikan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyampaikan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memanggil perwakilan UNDP di Indonesia guna menjelaskan perihal tersebut.
"UNDP sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi. (UNDP) yang di sini tidak tahu dan tidak mengikuti proyek itu," jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/2).
Dalam pertemuan dengan Bappenas, UNDP membantah telah memberikan dana bantuan untuk mendukung kegiatan komunitas LGBT di Indonesia. JK mengatakan, dukungan aliran dana UNDP untuk LGBT dilakukan di Thailand. Pemerintah Indonesia pun meminta agar perwakilan UNDP di Indonesia tak memberikan dana anggaran dukungan tersebut.
"Itu UNDP di Thailand yang punya proyek. Oleh karena itu, diminta untuk tidak melanjutkan proyek (di Indonesia)," tambah dia.
Meskipun UNDP membantah telah menggelontorkan anggarannya untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia, UNDP menyebut aliran dana tersebut kemungkinan berasal dari Non Government Organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Secara formal tidak. Mungkin lewat NGO," kata JK.
Seperti diketahui, UNDP dilaporkan telah menganggarkan dana sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk mendukung komunitas LGBT di Indonesia. UNDP juga menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID.
Dana itu dikeluarkan untuk fokus ke empat negara, yaitu Indonesia, Cina, Filipina dan Thailand. Dalam situs resminya UNDP menerangkan, program tersebut terselenggara berkat kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif. Program tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika