REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) memastikan tidak ada anggaran untuk pembinaan kaum lesbian, gay, biseksual, trangender, dan interseks (LGBTI).

"Nggak ada. Ini kan isu baru yang baru mencuat," kata Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Sujatmiko kepada Republika.co.id, Senin (15/2).

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan hingga saat ini Kemensos tidak mengalokasikan dana untuk pembinaan kaum lesbian, gay, biseksual, trangender, dan interseks (LGBTI). Ia justru menduga, anggaran justru ada di Kemenko PMK.

Sujatmiko beranggapan, karena isu LGBT baru mencuat, saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluarnya. Ia justru menduga, sekarang tidak ada kementerian yang menganggarkan pembinaan bagi kaum LGBT. 

"Tapi sepengetahuan saya, sepertinya tidak ada anggaran (di semua kementerian)," ujarnya.

(Baca juga: Mensos Sebut Dana Pembinaan LGBT Mungkin di Menko PMK)

Ketika disinggung apakah Kemenko PMK bersedia pembina kaum LGBT, Sujatmiko mengatakan, Kemenko PMK akan mempelajari isunya, mempertimbangkan semua aspek baik pro maupun kontra. Serta melihat dari sisi, moralitas, psikologi dan kesehatan, semua dipertimbangkan.

"Kita akan menampaung semua pandangan  masyakat, kan macam-macam padangannya, kita hormati. Kita akan bahas dulu isunya dulu. Kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah," tuturnya menambahkan.

Pekan lalu, publik dikejutkan dengan mencuatnya kabar bahwa United Nation for Development Programme (UNDP) mengalirkan dana ke empat negara untuk mendukung kaum LGBT. Lembaga di bawah bendera PBB ini menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok dan USAID. 

Dalam situs resminya, UNDP mengucurkan dana sebesar delapan juta dolar AS atau setara Rp 108 miliar. Dana tersebut difokuskan ke empat negara yaitu Thailand, Filipina, Indonesia, dan Cina. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika