REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia kemungkinan akan menolak memberi izin dan menghalangi semua kendaraan Ukraina yang melewati Rusia, kata Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev pada Senin (15/2).
Pernyataan itu adalah reaksi atas pengumuman Kabinet Ukraina pada Senin pagi untuk menghalangi kendaraan barang Rusia.
"Tindakan balasan telah diberlakukan guna mendesak Ukraina agar menangani keadaan. Wewenang pengawasan tambahan sekarang akan dilaksanakan buat semua jenis kendaraan yang datang dari wilayah Ukraina," kata Medvedev dalam satu pertemuan dengan semua wakilnya.
Selama pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Arkady Dvorkovich mengatakan Ukraina telah membebaskan beberapa truk dari wilayahnya setelah konsultasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Luar Negeri Rusia. "Tapi hari ini Ukraina secara resmi memutuskan menghentikan gerakan truk Rusia di wilayah Ukraina," kata Dvorkovich.
Kementerian Perhubungan Rusia pada Ahad (14/2) mulai menolak mengizinkan masuk truk barang yang terdaftar di Ukraina dan sejauh ini telah menghalangi 161 truk Ukraina di persinggahan di wilayah Rusia. Kementerian tersebut membantah tindakan itu tak diberlakukan buat kendaraan barang Ukraina yang singgah di Rusia dalam perjalanan ke Kazakhstan.
Beberapa kelompok orang yang tak disebutkan jati diri mereka, katanya, mulai 11 Februari telah menghalangi lebih dari 100 truk Rusia yang membawa barang Uni Eropa di berbagai wilayah Ukraina. Sementara 500 truk lagi yang kembali dari Uni Eropa tidak diberi izin memasuki Ukraina.
Pemerintah Ukraina tidak melakukan tindakan apa pun untuk menghentikan pemblokiran tersebut, kata kementerian itu. Situasi makin rumit karena Rusia dan Polandia gagal mencapai kesepakatan baru di tempat persinggahan kendaraan barang, sehingga hanya tersisa dua jalur antara Eropa dan Rusia, yakni melalui Ukraina atau Lithuania dengan naik feri.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin juga mengatakan larangan singgah buat truk Rusia melalui wilayah Ukraina bertentangan dengan norma hukum internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika