REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mendukung niat Pemprov DKI yang akan menempatkan warga Kalijodo ke rumah susun. Apalagi, pemprov juga berencana memberikan bantuan modal dan pelatihan usaha.

Namun, rasa khawatir pasti menghantui warga setempat karena ada keluarga yang harus diberi makan dan anak yang harus diberi pendidikan. Untuk itu, Pemprov DKI diminta berdialog intensif sebelum penggusuran. "Buat suasana adem, jangan keluarkan komentar-komentar yang membuat suasana semakin panas, apalagi sampai ancaman kirim tank dan sebagainya,” kata senator asal Jakarta ini dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, semalam (16/2).

Fahira menyarankan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi warga di Kalijodo untuk bicara dari hati ke hati. Jangan hanya menugaskan wali kota atau mengirim polisi atau tentara. Sedapat mungkin hindari bentrokan saat penertiban nanti.

"Memimpin itu kan seni berkomunikasi dan mempersuasi rakyat. Kalau gubernur langsung datang, penghuni juga pasti merasa diperhatikan dan kekhawatiran mereka bisa hilang," kata dia. Sampaikan pilihan-pilihan alternatif penghuni setelah penggusuran. Yakinkan bahwa mereka akan mendapat kehidupan dan lingkungan yang lebih baik.

Pemprov DKI harus menjamin dan memfasilitasi anak-anak warga Kalijodo untuk mendapatkan sekolah baru. Sekolah tersebut hendaknya berada di sekitar lokasi rumah susun yang mereka tempati nanti. Selain memikirkan tempat tinggal dan lahan pekerjaan baru, warga juga pasti memikirkan anak-anak yang harus berpindah sekolah.

"Makanya, satu-satu kegusaran itu harus dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya memudahkan dan memfasilitasi anak-anak mereka pindah ke sekolah baru,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika