REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini Kemensos sedang berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ada perusahan garmen di Boyolali yang menyiapkan 2000 pekerjaan dilengkapi asrama.

"Sebanyak 2000 lowongan kerja tersebut, tidak hanya diperuntukan bagi bekas narapidana, WTS, serta TKI atau TKW," katanya.

Ia melanjutkan, untuk bisa mengikuti program BKPM tersebut, dipersyaratkan minimal memiliki latar belakang pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan berusia produktif.

Tidak hanya bagi bekas narapidana, WTS Kalijodo, serta Tenaga Kerja Indonesia atau TKW, namun semua warga bisa mengikutinya dengan minimal pendidikan SMP dan berusia produktif.

Selain itu, terang Khofifah, bagi WTS yang memilih pulang kampung tetap diberikan bantuan UEP sebagai modal untuk membuka usaha agar mandiri, mendapatkan Jaminan Hidup (Jadup), serta Transportasi Lokal (Translok). Dipastikan ada kanalisasi pekerjaan bagi para WTS yang memutuskan untuk pulang kampung.

Terkait dengan rencana penutupan lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia, itu merupakan kewenangan dari pemerintah darah (pemda). Khusus untuk lokalisasi Kalijodo kewenagan berada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Rencana penutupan merupakan kewenangan dari pemda setempat. Khusus lokalisasi Kalijodo kewenangan berada pada Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Namun, lanjut Khofifah, harus disadari bahwa lokalisasi Kalijodo dan Kramat Tunggak memang berbeda dalam pendekatan dan upaya penanganan terkait rencana penutupan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika