REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajar Fakultas Hukum UI, Heru Susetyo mengatakan, semua lembaga NGO di Indonesia bisa mengajukan diri untuk memberikan laporan tertulis tentang masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ke PBB.

“Tapi harus dengan cara mendaftar ya. Syarat-syaratnya di UN Human Right Council di Genewa,” katanya dalam diskusi Merangkul Korban Menolak Legalisasi, Kamis (18/2).

Menurutnya, hal ini yang belum banyak dilakukan Lembaga Islam di Indonesia. Akhirnya, versi yang ada dunia berdasarkan dari masyarakat yang sekuler atau liberal. Sedangkan masyarakat yang mengedepakan nilai-nilai ketuhanan, atau keislaman tidak ada.

“Karena kita sendiri belum mau ke sana. Mungkin alasannya sederhana, mahal,” katanya.

Salah satu negara yang sudah memberi laporan adalah Malaysia. Ia mengatakan, Malaysia memiliki dampak yang blebih sederhana, tapi mereka sudah membuat laporan ke PBB. Sementara Indonesia yang isunya jauh lebih kompleks belum berbuat apa-apa.

Heru mengatakan, banyak hal yang dapat dilaporkan. Misalnya gerakan promosi LGBT dapat mengancam masyarakat. Ia mencontoh, merebaknya HIV AISD, sudah diketahui sebagian besar korbannya adalah pelaku homoseksual, walaupun bukan semuanya.

Selain itu, implikasi LGBT ini dapat merembet ke ketahanan keluarga. Karena keluarga akan mengalami masalah seperti keberlanjutan keturunan. “Orang memutuskan tidak menikah itu taruhlah itu hak dia, tapi nanti keluarga tidak ada keturunan tidak ada penerusnya,” katanya.

Hal itu juga, lanjut dia akan mengganggu perekonomian nasional karena kurva penduduk akan berkurang. Karena yang lahir tidak lebih banyak daripada yang mati.  Penduduk tua semakin banyak, penduduk muda sedikit dan berimplikasi pada masalah inflansi.

“Jadinya bukan semata-mata permasalahan individu memilih jadi gay atau lesbian, akhirnya jadi masalah bangsa.”katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika