REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Proses lelang jabatan Kepala Sekolah di Makassar menuai protes dari Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar (LPOM) beserta Aliansi Pemuda Masyarakat Kota. Mereka menudingan ada permainan tim seleksi.
"Itu hanya akal-akalan saja karena tidak transparan memperlihatkan nilai skoring, mulai tes uji kompetensi, uji publik, dan wawancara," kata Ketua LPOM, Herman Hafid Nassa di Balai Kota Makassar, Kamis (18/2).
Menurut dia, ada empat guru yang dinilai berpestasi tidak diloloskan, namun ada pula yang punya kasus malah diloloskan. Dia menilai tidak ada kejelasan hasil tes seleksi itu.
Herman mengklaim punya bukti kuat rekayasa empat Kepsek yang dinyatakan lolos seleksi, yakni SMA Negeri 7 dan 14; SMK Negeri 2; SMP Negeri 17 dan, dan SD Negeri Rappojawa 71.
Selain itu, pihaknya meminta agar menghentikan uji kompetensi Kepala Sekolah Menegah Atas karena dirinya menganggap bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2015 tentang Larangan Melakukan Mutasi Terhadap Kepala Sekolah.
"Kami menduga Ketua Tim seleksi memanipulasi hasil seleksi, termasuk angggaran uji komptensi diketahui Rp 800 juta, dan hanya akal-akalan saja. Kadis Pendidikan diminta bertanggungjawab pada masalah ini dan dianggap gagal melaksanakan lelang jabatan," kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Makassar, Alimuddin Tarawe menegaskan bahwa pelaksanaan tes calon Kepsek tidak melanggar aturan. Khususnya Permendiknas Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Menurut dia, peraturan tersebut akan diterapkan pada 2017 mendatang sehinggga tentang larangan melakukan mutasi Kepsek SMA atau Sederajat sesuai edaran menteri itu tidak berseberangan.
"Tidak ada peraturan kami langgar selama pelaksanaan lelang jabatan seleksi calon Kepala Sekolah. Permendiknas atupun Surat Edaran Mendagri itu kan baru resmi diterapkan 2017 sehingga aturan mana yang dilanggar," katanya.
Dia juga mengatakan, proses tes calon Kepsek sudah sangat transparan dan terpublikasi kepada masyarakat. "Lelang jabatan calon Kepsek kami sudah sangat transparan dan terbuka, kenapa baru sekarang melakukan protes, silahkan saja melakukan kontroling dalam pelaksanaannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika