REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menertibkan kawasan lokalisasi Kalijodo, di Jakarta Utara mendapatkan apresiasi dari Komisi VIII DPR RI.
Namun di balik dukungan ini, Ahok diingatkan agar tidak menjadikan wacana penertiban lokalisasi Kalijodo hanya sebatas alat politik untuk menarik dukungan jelang Pilkada DKI 2017 mendatang.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan langkah pemrov DKI perlu diapresiasi, tapi kritik masyarakat terkait itu perlu juga didengar. Ada dugaan bahwa penutupan lokalisasi itu sarat dengan muatan politis, terutama menjelang pilkada DKI.
"Ahok itu sudah beberapa tahun memimpin DKI. Mengapa baru menjelang pilkada baru melakukan penertiban? Kenapa tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya? Itu kritik yang sempat beredar dan menimbulkan konflik," ujarnya kepada Republika.co.id, Sabtu (20/2).
Selain itu, Anggota DPR Fraksi PAN ini juga meminta Ahok dan Pemda DKI tidak hanya berhenti setelah penggusuran, pikirkan pula nasib masyarakat yang digusur dari lokalisasi Kalijodo. Bagaimana anak-anak dan orang-orang lansia disana, apalagi anak-anak butuh sekolah dan jelang persiapan menghadapi UAN.
Jika digusur lalu mereka tidak mendapat tempat lain, tentu ini sangat tidak baik bagi kelanjutan sekolah anak-anak itu. "Saya yakin anak-anak itu tidak begitu mengerti apa yang terjadi sekitarnya. Mereka masih ada harapan dan punya masa depan. Pemda DKI harus peduli dengan nasib mereka," kata dia.
Pemda DKI didesak untuk melakukan pembinaan pada eks PSK yang ada di lokasi itu. Menurut Anggota DPR Dapil Sumut II ini jika tidak dibina, bisa jadi penggusuran itu hanya sia-sia, karena mereka bisa saja meninggalkan lokasi itu dan membuka lokasi lain. Dengan kata lain tujuan mengurangi prostitusi tidak tercapai.
