REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafiz Tohir mengaku, akan mempelajari pinjaman 3 miliar dolar AS dari China Development Bank kepada tiga Bank BUMN.

"Apakah negara memberikan jaminan, atau kah ada perjanjian khusus yang diisyaratkan BUMN harus menyiapkan jaminan, tadi dijawab secara tuntas sama deputi tidak ada jaminan tersebut," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Mandiri, Dirut BNI dan Dirut BRI terkait Pinjaman 3 Miliar Dolar AS dari China Development Bank, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (22/2).

Ia menambahkan, apabila ada temuan, harus dilaporkan sebagai suatu pelanggaran terhadap utang internasional. "Sudah cair, 3 miliar dolar AS sudah masuk ke rekening tiga bank tersebut, bahkan dua bank sudah menyelesaikan seluruh pinjaman diserahkan kepada nasabah," lanjutnya.

Menurut informasi yang ia terima, pinjaman lunak sekitar 20 miliar dolar AS hingga 50 miliar dolar AS merupakan komitmen pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia, yang diperuntukkan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Terkait proyek infrastrukturnya seperti apa, ia mengaku tidak tahu rinciannya. Ia menduga proyek infrastruktur yang akan dijalankan meliputi transportasi, jalan tol, infrastruktur PLN, transmisi, pembangkit listrik.

"Bisa jadi infrastruktur yang digemborkan saat ini yaitu kereta cepat, karena tiga bank ini termasuk bank yang akan mendanai kereta cepat, kita akan gali minggu depan kemungkinan itu," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika