REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah meelalui staf khusus wakil presiden Sofjan Wanandi menyebut akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga hingga 10 persen dalam APBN Perubahan 2016. Pemangkasan ini akan dilakukan untuk belanja-belanja yang sifatnya nonproduktif guna menghindari pelebaran defisit anggaran.

Sofyan menegaskan, rencana pemangkasan belanja ini tidak akan berlaku untuk belanja infastruktur. Belanja infrastruktur harus terus didorong karena menjadi prioritas pemerintah dan juga dapat mendorong perekonomian.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, belum mau memberikan tanggapannya. Dia meminta agar semua pertanyaan ini diajukan kepada Sofyan.

"Ya kalau itu (pemotongan anggaran pemerintah) tanya pak sofyan lagi saja?," ujar Darmin dikantornya, Senin (22/2).

Dia juga mengatakan bahwa Sofyan sebenarnya tidak mengetahui secara jelas mengenai besara pemotongan anggaran di Kementrian dan Lembaga (K/L). Sofyan, disebut Darmin, hanya mengutip ucapan Menteri Keuangan di beberapa media.

"Pak Sofyan juga dengarnya dari Menteri keuangan yang ada di Koran. Jadi jangan kalian bolak balik langsung balik lagi ke pak Sofyan," ujar Darmin.

Untuk pemotongan anggaran, Pemerintah disebut akan memanggas anggaran sekitar Rp 290 triliun dari dana K/L. Pemotongan ini dilakukan dengan menyisir satu per satu belanja-belanja kementerian dan lembaga yang bisa dipangkas, yang mana yang betul-betul untuk kebutuhan pembangunan dan belanja rutin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika