REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Adhoc Reformasi PSSI Agum Gumelar menyatakan komite yang dia pimpin bukan alat kepentingan bagi pribadi maupun pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI di Jakarta, Senin (22/2) sore, untuk menanggapi adanya tudingan bahwa komite tersebut dibentuk untuk melanggengkan kepentingan pihak tertentu.

"Kami bukan alat dari mana pun. Kalau pun mau disebut alat, maka kami alatnya pemerintah, PSSI, pemain, pelatih, dan seluruh masyarakat sepak bola," kata Agum menegaskan.

Agum menuturkan, apa yang dilakukan dirinya beserta sejumlah pihak dalam komite yang dibentuk langsung oleh Presiden Joko Widodo itu merupakan sebuah upaya besar untuk menyelamatkan persepakbolaan Indonesia. Menurut dia, apa yang selama ini dituntut adalah kejelasan aktifitas sepak bola nasional, terutama bagi pihak pemain.

"Klub anggota PSSI ada 707, kita perlu gulirkan kegiatan dalam kompetisi yang sesuai aturan. Para pemain menuntut adanya kompetisi, karena itu adalah jantungnya. Tim dan pemain jadi kuat karena kompetisi," katanya.

Pada pertemuan tersebut, Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI dan sejumlah pengurus PSSI menemui Komisi X DPR RI guna membahas perkembangan penyelesaian kisruh sepak bola nasional.

"Kami memenuhi undangan Komisi X untuk datang ke DPR dengan tujuan baik, agar sanksi yang diberikan kepada cabang olahraga sepak bola ini dapat menemui jalan ke luar," ujar Agum.

Pada kesempatan itu, Agum juga menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang belum juga bergabung dalam komite bentukan FIFA tersebut.

Menurut Agum, tidak hadirnya pemerintah dalam kepanitiaan itu hanya akan memperpanjang status pembekuan yang dikeluarkan melalui SK no.01307 tanggal 17 April 2015.

Akibat pembekuan PSSI tersebut, hingga saat ini FIFA enggan mencabut sanksi terhadap aktifitas sepak bola Indonesia di lingkungan internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika