REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berpegang dengan hasil kajian oleh lembaga internasional, Poten & Partners, untuk membangun fasiltas kilang gas alam cair di atas laut atau offshore. Meski begitu, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiratmadja juga mengingatkan bahwa keputusan akhir ada di Istana dan hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian mana opsi terbaik dari dua opsi yang ada.

"Kan itu sudah tadi pagi dibilang Pak Johan Budi (Juru Bicara Presiden Joko Widodo). Kementerian belum, (karena) diputuskan Presiden. Kita sesuai dengan hasil kajian dong. Kalau kajiannya kan offshore, seperti hasil kajian akhir Poten (Poten&Partners)," kata Widhyawan, Selasa (23/2).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah woro-woro, mengatasnamakan pemerintah bahwa Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat.

“Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effects serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya,” ujar Rizal Ramli, dalam siaran persnya kemarin.

Berdasarkan kajian Kemenko Maritim dan Sumber Daya, biaya pembagunan kilang darat (onshore) sekitar 16 miliar dolar AS. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (ofshore), biayanya mencapai 22 miliar dolar AS. Dengan demikian, lanjut Rizal, kilang di darat 6 miliar dolar AS lebih murah dibandingkan dengam kilang di laut.

Rizal menilai angka ini sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell. Mereka menyatakan, pembangunan kilang offshore hanya 14,8 miliar dolar AS. Sedangkan pembangunan kilang di darat, mencapai 19,3 miliar dolar AS.

Baca juga: Bantah Rizal Ramli, Sekretaris Kabinet Tegaskan Belum Ada Keputusan Blok Masela

Ikuti Whatsapp Channel Republika