REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pro dan kontra terhadap perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) terus bergulir. Pendukung LGBT kerap menuduh pihak yang kontra merupakan kelompok yang mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, tidaklah benar jika orang-orang yang tidak pro-LGBT dituduh anti-HAM. Sebaliknya, hak reproduksi untuk melahirkan keturunan, lewat pernikahan dengan lawan jenis, adalah HAM mendasar yang menjadi sarana bagi perkembangbiakan manusia.

"Maka, kalau ada pihak yang memotong jalan hak reproduksi, justru bisa dianggap melanggar HAM itu sendiri," kata Din kepada Republika.co.id, Selasa (23/2).

(Baca: Din: Masyarakat Jangan Membenci Pelaku LGBT)

Berkaitan dengan LGBT, kata Din, lebih baik tidak usah lagi berdebat soal pelanggaran HAM dan akan lebih baik jika dilakukan pengobatan. Namun, sebelum itu, harus ada pengakuan bahwa LGBT adalah sebuah penyimpangan dan penyakit yang perlu disembuhkan.

Menurut dia, pasti terjadi pro dan kontra menanggapi LGBT. Pada zaman Nabi Luth saja, kata dia, mereka yang pro dan kontra LGBT juga pintar-pintaran dan kuat-kuatan. Apabila sekarang mayoritas masyarakat dan pemerintah memandang itu sebagai sebuah penyimpangan dan penyakit yang perlu disembuhkan, perlu diupayakan langkah-langkah penyembuhan.

"Tentu, dengan cara tidak membolehkan mereka melakukan propaganda, terutama mengajak manusia lain untuk ikut," kata Din.

Menurutnya, harus ada kejernihan dalam memandang masalah ini. Jika mengacu pada HAM, upaya propaganda tidak bisa dbenarkan. Apabila mereka melakukan diam-diam, kata Din, itu terserah mereka. Namun, ketika suatu paham orientasi seks disebarkan, menjadi urusan lain.

"Dalam hal yang menimbulkan keresahan (instabilitas), negara harus turun tangan cepat, kalau tidak, pro dan kontra memperuncing menjadi konflik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika