REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kawasan Ancol, Jakarta, Rabu (24/2). Tjahjo berharap, hasil Mukernas dapat menguatkan PPP menuju Muktamar untuk memperoleh kepengurusan PPP yang sah.
Pada prinsipnya Pemerintah menilai kepengurusan PPP hanyalah satu, sekalipun selama ini terpecah menjadi dua kepengurusan. "Kami melihat PPP ini cuma satu, tidak ada satu si A si B, si C dan si D, makanya menuju proses (Muktamar) ini, harus ada PPP, karena PPP ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dari republik ini," kata Tjahjo dalam sambutannya, Rabu (24/2).
Menurutnya, kalaupun selama ini ada perbedaan pendapat di PPP, hal itu merupakan persoalan internal partai yang harus diselesaikan. Namun menurutnya, hal tersebut jangan justru membuat PPP hancur.
"Ibaratnya sebuah keluarga, ada konflik itu biasa, adik kakak, tapi jangan sampai membuat keluarga tercerai berai, bagi kami secara historis PPP ada terus sejak orde baru sampai sekarang. Makanya kita harapkan PPP harus tetap ada," katanya.
Tjahjo juga mengajak seluruh partai politik, termasuk PPP, untuk memiliki komitmen dan keteguhan hati yang sama demi kemaslahatan masyarakat. "Kami yakin PPP juga punya integritas, dengan menjunjung nilai moral dan etika," kata dia.
Hadir dalam Mukernas antara lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PKB Yusuf Muzni, Ketua DPP Nasdem Victor Laiskodat, Ketua DPP Hanura Yus Usman, Ketua DPP PAN Noviantika Nasution, dan Wakil Ketua Umum PKPI Jimmy Jambak.
Selain itu, Mukernas juga dihadiri Mahkamah Partai PPP, politisi senior PPP, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, organisasi sayap PPP. Tak ketinggalan, hadir juga 30 dari 33 perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika