REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly turut hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kawasan Ancol, Jakarta, Rabu (24/2). Dalam sambutannya, Yasonna mengajak semua kubu kepengurusan di PPP untuk kembali menjadi satu kepengurusan, pascadigelarnya Mukernas IV.
Menurutnya, Mukernas sebagai salah satu langkah untuk melaksanakan Muktamar islah PPP. "Dengan segala kerendahan hati, saya ajak teman-teman, ini momentum yang baik, tinggalkan ego, yang terbaik itu adalah islah," kata Yasonna.
Yasonna juga meminta agar peserta Mukernas merangkul pihak yang masih berseberangan, demi terciptanya hasil islah yang maksimal. Karena menurutnya, tujuan keputusan Menkumham untuk melaksanakan Muktamar yang demokratis.
"Maka akomodasilah teman-teman yang di seberang, kita jadikan ini langkah rekonsiliasi, panggillah mereka, saya yakin PPP bisa," katanya. (Mendagri: PPP Hanya Ada Satu).
Yasonna mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengaktifkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung demi pelaksanaan Muktamar sudah melalui pertimbangan matang. Meskipun diakuinya dilematis, karena jika Muktamar Jakarta disahkan, dengan Ketua Umum Djan Farid sedangkan Romahurmuzy jelas tidak bisa, karena melanggar hukum.
"Kalau kita sahkan pasti Romi dan kawan-kawan akan menggugat. Maka pikiran kita kembali ke nol dimana semua kembali di situ," kata Yasonna.
Ia juga membantah tudingan, kekisruhan partai politik lantaran adanya intervensi pemerintah. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham justru menginginkan partai politik bersatu.
Salah satunya dengan memerintahkan perselisihan kembali ke mahkamah partai dan mengakomodir terciptanya Munas atau Muktamar baru untuk mengakhiri polemik keabsahan kepengurusan. "Tidak ada keinginan pemerintah sedikit pun memancing di air keruh atas kekisruhan di masing-masing partai," katanya.
Mukernas akan digelar mulai hari ini Rabu (24/2) sampai Kamis (25/2) besok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika