REPUBLIKA.CO.ID,BALIKPAPAN -- Seorang warga transmigran asal Tulungagung, Jawa Timur, mengaku telah menjadi korban salah tangkap aparat keamanan hingga dipulangkan secara paksa, karena disangka mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
"Saya tidak ada kaitannya dengan Gafatar, tapi saya tetap saja dipulangkan paksa oleh pemerintah," kata Imam Arifin (25), warga Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung yang dipulangkan pemerintah karena dianggap mantan anggota Gafatar yang mendirikan base camp komunal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu.
Pemulangan Imam Arifin sempat mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, TNI, serta dinas/instansi terkait. Setelah dipulangkan menggunakan pesawat komersial bersama sejumlah mantan pengikut gafatar lain di Jatim, Imam tiba di rumahnya sekitar pukul 23.30 WIB.
Ia dijemput dua perangkat Desa Wonorejo atas instruksi pihak kecamatan dan surat pemberitahuan resmi dari provinsi.
Penjemputan langsung di bandara Juanda Surabaya. Namun saat dikonfirmasi wartawan, Imam menolak disebut mantan pengikut gafatar.
Ia justru menyayangkan sikap pemerintah utamanya aparat keamanan yang memandang sebagian besar masyarakat luar Kalimantan yang berada di Kalimantan merupakan pengikut gafatar.
"Padahal sebenarnya, banyak orang Jawa berada di Kalimantan untuk bertani. Kami ikut program pertanian di sana, tapi mengapa juga dianggap sebagai Gafatar," ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Desa Wonorejo, Burhan, menegaskan bahwa warganya, Imam Arifin, yang saat ini masih mengurus dokumen pencatatan sipil di Wonorejo bukanlah anggota Gafatar.
"Korban saat itu nekad berangkat untuk bekerja sebagai petani di Kalimantan. Perilaku Imam selama ini dikenal baik dan tidak pernah terlibat dalam gerakan radikal. Jadi saya mohon, pemerintah juga bisa mengembalikan nama baik Imam," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Yumar mengaku belum bisa banyak memberikan penjelasan, karena hingga saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak provinsi.
"Setiap tahun ada jatah untuk pemberangkatan transmigrasi. Mungkin bisa ikut itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika