REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menggelar rapat harian pengurus DPP, Selasa (23/2) kemarin, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengungkapkan, akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian untuk mengawasi adanya kemungkinan praktek politik uang dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Rencana ini pun disambut secara positif oleh kader Partai Golkar.

Salah satunya datang dari Wakil Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Musfihin Dahlan. Menurutnya, pernyataan itu menandakan sudah ada kemajuan dari sikap elit Partai Golkar untuk menghilangkan praktek politik uang.

Musfihin pun berharap, rencana ini dapat ditindaklanjuti dalam penyelenggaraan Munas Partai Golkar. ''Saya harap, rencana itu bisa ditindaklanjuti oleh pak Aburizal Bakrie,'' ujar Musfihin saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (24/2).

Lebih lanjut, Musfihin mengungkapkan, dengan keterlibatan dan pengawasan yang dilakukan KPK dan Polisi, tentu diharapkan bakal terpilih Ketua Umum Partai Golkar. Kondisi ini pun diperkuat dengan penyelenggaraan Munas Golkar yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Tidak hanya itu, Musfihin mengakui, praktek politik uang memang seolah sudah rahasia umum yang terjadi di Munas Partai Golkar. ''Itu sudah menjadi rahasia umum. Dulu mungkin belum disebut politik uang, tapi praktek bagi-bagi uang terjadi,'' tuturnya.

Musfihin menyebutkan, praktek bagi-bagi uang itu sudah sempat terjadi sejak Partai Golkar menggelar konvensi. Kemudian akhirnya mencapai puncaknya pada saat Partai Golkar menggelar Munas di Bali pada 2004. Namun, dengan adanya keterlibatan KPK dan Polisi, praktek politik uang di Munas Golkar pun diharapkan bisa terkikis habis.

Baca juga, Golkar Gandeng KPK dan Polri Awasi Munaslub.

Ikuti Whatsapp Channel Republika