REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- DPRD Sulawesi Tenggara meminta penanganan warga eks Timor-Timur tidak hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah pusat diminta turun tangan untuk mengurus mereka.

"14 ribu kepala keluarga warga eks Timtim yang sudah hampir dua bulan bertahan di aula Dinas Sosial Sultra perlu penanganan lanjutan yang itu menjadi porsi pemerintah pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, Kamis (25/2).

Karena itu, politisi PKS Sultra berharap ada mediasi ke pusat terkait tuntutan mengenai sisa dana kompensasi yang belum terealisasi hingga saat ini.

Warga eks Timtim yang jumlahnya lebih dari 14 ribu kepala keluarga itu masih bertahan di aula Dinas Sosial Provinsi. Mereka menuntut sisa dana kompensasi segera diberikan.