REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, saat ini terus mendorong agar semua kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat bisa segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Termasuk, daerah yang dikategorikan tidak rawan bencana. Karena, hingga saat ini dari 27 kabupaten/kota di Jabar masih ada 6 daerah yang belum memiliki BPBD.
"Jangan main-main dengan tidak ada BPBD di setiap kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota yang tidak punya BPBD ini gambling dengan nyawa manusia," ujar Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, kepada wartawan, Kamis (25/2).
Deddy mengatakan, keberadaan BPBD tersebut perlu untuk berkoordinasi ketika bencana terjadi. Yakni, baik untuk distribusi bantuan, evakuasi korban, atau pun hal lainnya. Apalagi, hampir di seluruh daerah di Jabar tergolong rawan bencana.
"Kita bukan mendorong lagi, tapi sudah ngotot pada daerah yang belum memiliki BPBD segera membentuk," katanya.
Deddy pun menilai, edukasi mengenai bencana perlu dilakukan. Semua sekolah, perlu memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang kebencanaan kepada anak didiknya. Sehingga, akan tercipta generasi sadar bencana ke depannya.
Sebagai daerah dengan rawan bencana tertinggi di Indonesia, kata dia, Provinsi Jawa Barat melibatkan semua pihak termasuk komunitas dan masyarakat sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan bencana. Hal ini dilakukan, agar sebuah bencana tidak menimbulkan korban dan materi yang begitu besar.
"Mitigasi atau pencegahan bencana, perlu melibatkan berbagai komunitas dan peran serta masyarakat di sekitar daerah rawan bencana," katanya.
Selain itu, kata dia, kesadaran masyarakat pun perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang bencana yang bisa terjadi. Pihaknya, akan membentuk upaya mitigasi atau pencegahannya dulu yakni early warning system (sistem peringatan dini). Ini, menyangkut juga kerja sama dengan berbagai komunitas yang ada.
"Mereka yang memang concern di bidang bencana harus dilibatkan. Ini untuk pra bencana, jadi jangan menunggu bencana terjadi!” kata Deddy.
Pemprov Jabar, kata dia, sudah tahu titik-titik rawan yang selama ini memang selalu ada bencana. Sekarang yang dibutuhkan, bagaimana memberitahukan dan melatih masyarakatnya bersama komunitas agar sebelum terjadi bencana harus mengungsi dulu. Misalnya, saat terjadi hujan besar di daerah longsor yang berlangsung selama dua jam, maka penduduk di kampung tersebut harus sudah mengungsi.
"Jadi korban bisa dihindari, ya syukur kalau tidak terjadi bencana. Jadi penguatan masyarakat juga sangat penting,” kata Deddy.
Deddy pun menyinggung mengenai bencana karena ulah manusia. Yakni, rusaknya lingkungan alam disebabkan oleh limbah industri dan penambangan liar.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap para perusak lingungan masih sangat lemah. Sehingga, tidak menimbulkan efek jera. Ke depan, harus dipikirkan bagaimana membangun kultur dari masyarakat yang peduli pada lingkungannya dan juga mengantispasi bencana.
"Saya kira sangat sulit pada saat penegakan hukum ini tidak betul-betul serius dibenahi dalam masalah kebencanaan, khususnya bencana yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri," kata Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika