REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir. Mukernas memutuskan pelaksanaan Muktamar Islah VIII digelar paling lambat April 2016.
Keputusan itu disepakati oleh DPP Muktamar Bandung berserta peserta Mukernas dari 30 dari 33 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia.
"Selambat-lambatnya, April 2016," ujar Sekjen PPP Muktamar Bandung, Romahurmuziy di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/2).
Ia mengatakan, persiapan menuju Muktamar juga menjadi salah satu hasil dari Mukernas dengan menyiapkan panitia yang mengakomodir dari dua kepengurusan baik Muktamar Jakarta maupun Muktamar Surabaya.
"Dari semua pihak, kita sekarang tidak mengenal kubu-kubu, PPP hanya ada satu, dan menuju proses islah yang sebenarnya," kata Romi.
Ia mengatakan, dalam Mukernas juga mengukuhkan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi untuk menjalankan tugas Ketua Umum PPP yang dijabat Suryadharma Ali, yang berhalangan tetap karena proses hukum.
Menurutnya, ketetapan itu dilakukan demi menjalankan persiapan menuju Muktamar dengan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c AD/ART yang sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP.
"Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga PPP yang menyebutkan Wakil Ketua Umum mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya," jelasnya.
Namun dalam mengukuhkan Emron, hasil Mukernas juga merekomendasikan agar dalam menjalankan kegiatannya tetap berkomunikasi dengan SDA sebagai ketua umum yang sah.
Sementara, Waketum PPP Emron Pangkapi yang ditemui usai Mukernas mengaku siap menjalankan amanah menuju Muktamar islah PPP.
Romi mengatakan, akan mempersiapkan sebaik mungkin pelaksanaan Muktamar, disamping juga merangkul semua pihak melakuka islah yang seutuhnya.
"Sesuai amanah dari peserta Mukernas hari ini, saya siap menjalankan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika