REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai kebijakan pemerintah mengenai rokok di Indonesia berimplikasi pada keberlangsungan hidup petani tembakau. Din mencontohkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 berdampak tidak hanya pada kehidupan petani tembakau, namun juga industri hasil tembakau.

Din mengatakan petani tembakau berada di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari NTB, Banyuwangi, Jember, Temanggung, dan Jawa Barat. Keberadaan mereka, menurut Din, harus diperhatikan negara.  

"Kebijakan negara harus melibatkan masyarakat luas. Mereka bagian dari rakyat yang harus diperhatikan oleh negara," tegas Din di Jakarta, Rabu (24/2).

Pernyataan itu dilontarkan Din guna menanggapi disertasi Mohammad Sobary yang berjudul Perlawanan Politik dan Puitik (Ekspresi Politik Petani Temanggung). ‎Dalam disertasi yang dipertahankan dalam sidang promosi disertasi doktoral di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ‎Universitas Indonesia (UI), Selasa (23/2), Sobary memaparkan petani tembakau ‎menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif produk ‎tembakau bagi kesehatan.

Din yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan apapun kebijakan negara harus memperhatikan pemangku kepentingantembakau. 

"Saya kira perlu dilakukan rekonsiliasi sehingga ada win-win solution," kata Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika