REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan dari Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Bandung, Suryadarma Ali, Epiyardi Asda dan Jafar Alkatiri hadir setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (25/2), resmi ditutup. Kedatangannya dalam rangka menyampaikan pesan sekaligus surat dari Suryadharma Ali yang ditemuinya Kamis pagi ini.
Epiyardi mengatakan, SDA bisa menerima surat keputusan dari pemerintah yang kembali memperpanjang kepengurusan PPP Muktamar Bandung. Apalagi kembali diperpanjang kepengurusan tersebut menurutnya demi menyatukan PPP setelah terpecah menjadi dua kepengurusan.
"Beliau terenyuh dan tidak menginginkan partai ini hancur. Setelah rapat dengan tim yang ada, beliau mengatakan kita harus dewasa, kita harus bisa menyatukan partai yang sudah hancur ini," kata Epiyardi.
Karena itulah, ia bisa menerima SK Pemerintah guna menjadi patokan terselenggaranya Muktamar islah PPP. Namun dikatakan Epiyardi, SDA akan menerima dengan syarat pelaksanaan Muktamar masih berada dibawah komando Mantan Menteri Agama tersebut.
"Beliau menyadari dan menerima keputusan ini dengan syarat yang diamanahkan Mbah Moen memfatwakan untuk menerima keputusan dengan lapang dada dengan syarat komando dibawah SDA," kata Epiyardi.
Sehingga, atas dasar itulah SDA membuat surat kepada dua kepengurusan PPP yang sebelumnya terpecah untuk membentuk majelis islah. SDA meminta dari kedua belah pihak mengirimkan lima perwakilan untuk duduk bersama dengan SDA guna membahas Muktamar Islah.
"Untuk itu kami mohon DPP PPP hasil Muktamar Jakarta dan ex Muktamar Surabaya mengirimkan 5 orang, merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dicapai dalam rangka islah," kata Epiyardi.
Dalam surat yang ditandatangani SDA tersebut juga, dua pihak tersebut mengirimkan nama-nama yang akan diutus paling lambat Sabtu 27 Februari 2016. "Karena beliau maraih terbatas akses bertemunya, beliau menunjuk kepada ibu Fernita Darwis, ini sudah saya serahkan ke Waketum Emron Pangkapi," katanya.
Seperti diketahui, Mukernas IV telah resmi ditutup dengan memutuskan pelaksanaan Muktamar Islah VIII selambat-lambatnya April 2016. Sebagaimana disepakati oleh DPP Muktamar Bandung berserta peserta Mukernas dari 30 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia.
Selain itu, dalam Mukernas juga mengukuhkan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi untuk menjalankan tugas Ketua Umum PPP yang dijabat Suryadharma Ali, yang berhalangan tetap karena proses hukum. Menurutnya, ketetapan itu dilakukan demi menjalankan persiapan menuju Muktamar dengan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c AD/ART yang sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP.
Namun dalam mengukuhkan Emron, hasil Mukernas juga merekomendasikan agar dalam menjalankan kegiatannya tetap berkomunikasi dengan SDA sebagai ketua umum yang sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika