REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mendorong agar KPK dan Polri dilibatkan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar agar penyelenggaraannya bersih dan transparan.

"KPK dan Polri dapat berperan besar memantau pelaksanaan Munaslub Sehingga dapat berjalan bersih dan transparan," kata Priyo Budi Santoso, pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Menjelang Munas Partai Golkar" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Priyo, peran kedua lembaga penegak hukum tersebut dinilai mampu mendorong pelaksanaan Munaslub yang bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno Partai Golkar.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan, dirinya membuka diri agar pelaksanaan Munaslub Partai Golkar ada pengawasan langsung oleh pihak berwenang. "Kami membuka diri untuk diawasi. Jika ada yang tampil super wah, maka penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya," tutur Priyo.

Mantan Ketua Umum MKGR ini menyadari banyak kader Partai Golkar yang menjadi pejabat negara, baik di pemerintahan maupun DPR. Tidak hanya kepolisian dan KPK. Para kader tersebut, jika tidak dilakukan pengawasan langsung, kata dia, dikawatirkan dapat melakukan praktik yang tidak diharapkan seperti politik uang.

Pada kesempatan tersebut, Prioyo juga mengusulkan agar, pihak-pihak terkait seperti, akademisi, cendekiawan, pengamat politik, serta aktivis antikorupsi juga turut memantau pelaksanaan Munaslub Partai Golkar.

"Usulan-usulan seperti itu muncul dalam rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, kemarin," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika