REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dinilai perlu meyakinkan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap organisasi sepak bola nasional itu bukan sebuah intervensi.

"Pemerintah mensyaratkan ada koordinasi, yang mana pemerintah masih punya kewenangan memonitor PSSI. PSSI pun dituntut melaporkan ini kepada FIFA bahwa pemerintah bukan campur tangan, tapi inilah persyaratan pemerintah kepada PSSI," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot Dewa Broto di Kemenpora, Jakarta, Jumat (26/2).

Gatot mengemukakan, pemberitahuan PSSI kepada Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) ini penting sebab selama ini organisasi internasional itu menilai pemerintah telah melakukan intervensi terhadap pengelolaan sepak bola nasional.

Bahkan, penilaian tersebut kemudian berujung pada pemberian sanksi FIFA terhadap Indonesia, yang mana hingga kini tim nasional sepak bola dilarang mengikuti kompetisi internasional.

Oleh karena itu, pria yang juga tergabung dalam Tim Pengkajian Kemenpora ini berharap FIFA kelak dapat diyakinkan mengenai sikap pemerintah terhadap PSSI ini bukan merupakan campur tangan, melainkan lebih pada pembaruan PSSI, seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.  Hal ini bertujuan untuk melakukan reformasi dengan menegakkan akuntabilitas serta transparansi agar masyarakat tidak hanya disuguhi hiburan, tapi juga merasakan manfaat industri sepak bola nasional.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk mengkaji rencana pencabutan pembekuan PSSI yang diperintahkan pada Rabu (24/2) malam.

Walaupun hasil kajian awal kemudian telah diserahkan pihak Kemenpora kepada Presiden pada Kamis (25/2), nasib PSSI belum juga diumumkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika