REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi lembaga swadaya masyarakat yang terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuah Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Legal Roundtable mendorong Ketua Komisi Yudisial yang baru terpilih mengatasi mafia peradilan di Tanah Air.

Pernyataan sikap Koalisi LSM di Jakarta, Jumat (26/2), menegaskan harapannya agar Ketua KY dapat berperan lebih aktif untuk menjalan independensi peradian serta melakukan upaya pembersihan praktik mafia peradilan mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA).

LSM menilai beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Ketua KY yang baru terpilih antara lain perluasan fungsi pengawasan yang tidak hanya bersifat penindakan, serta membangun konstruksi hubungan yang produktif dengan MA.

Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan yang produktif itu terkait dengan pembagian peran kelembagaan, mekanisme kerja dan koordinasi serta keselarasan pembentukan kebijakan KY dan MA.