REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ancaman perang proksi semakin nyata dan dilakukan dengan langkah yang soft serta tidak melanggar HAM.

"Perang proksi berperang di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak terlihat karena menggunakan segala macam cara dan yang paling efektif adalah menggunakan media," katanya usai melakukan pakta pertahanan perang proksi media dengan belasan lembaga/organisasi dalam rangka memerangi ancaman perang proksi media di ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (27/2).

Untuk menghadapi semua itu, maka perlu ada media yang dapat menyeimbangkan namun dengan biaya yang murah dan dapat menjangkau semuanya. Inilah yang dilakukan TNI dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat dan media.

"Saya bangga kita semua berbuat yang terbaik dan berani mengambil sikap yang tulus ikhlas untuk kemajuan bangsa Indonesia, karena memang TNI tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia sendirian," ujar Panglima TNI.

Kesebelas lembaga dan organisasi yang ikut menandatangani Pakta Pertahanan Proxy War Media adalah Produksi Film Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Penerbit Indonesia (IPI). Selanjutnya, Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, Indonesian Cable Television Association, Komisi Corporation Social Responsibility Nasional, Asosiasi Baitul Maal wa Tamwil, Buqu Global, NIN Media dan Dewan Masjid serta TV BMW (Berita Mitra Warga).

TNI dan TV BMW bersama dengan pemangku kepentingan melakukan kegiatan program inkubasi pembinaan konten televisi dalam pemberdayaan yang berwawasan nasionalis religious. Salah satunya melalui program tayangan Pondok Cerdas Warga sebagai sarana bagi masyarakat untuk pembelajaran konten positif dan mengajak masyarakat untuk membangun konten dan mengangkat potensi lokal yang edukatif.