"Harus diakui, tidak sedikit ragu dan tanya tentang peran DPD selama ini. Menyandang status sebagai lembaga perwakilan, kenyataannya masyarakat lebih mengenal DPR daripada DPD. Ingar-bingar pemberitaan media atas DPD juga tidak semasif pemberitaan atas DPR," kata dia dalam kesempatan forum dialog bersama Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana(Pusmaja) Mbojo-Yogyakarta belum lama ini.

 

Farouk juga menjelaskan, persoalannya tidak bisa dipungkiri seringkali sebagian besar publik dan elit politik melihat kinerja dari pemberitaan media, padahal berita yang banyak di media belum tentu dan tidak serta merta menunjukkan prestasi. Dalam dunia media dikenal istilah 'bad news is good news', bisa jadi DPD tidak di liput media karena kurang atau tidak ada 'bad news'.

 

Farouk memaparkan, gagasan pembubaran lembaga perwakilan daerah menjadi tidak tepat dan tidak sejalan dengan sejarah dan kondisi negara kita. 

 

"Hadirnya lembaga perwakilan daerah penting untuk menengahi atau mengimbangi kebijakan anggaran dan pembangunan yang memihak pada daerah-daerah padat penduduk karena lebih banyak diwakili anggota DPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan penentu anggaran," tegas dia.

 

Doktor Lulusan Universitas Florida ini juga mengingatkan, penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD 1945 adalah keniscayaan agar lembaga perwakilan daerah kemenangan yang lebih jelas dan kuat berdampingan dengan lembaga perwakilan rakyat agar sistem di checks and balances antar kamar parlemen berjalan efektif bagi kepentingan nasional.