REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla mengingatkan agar tidak ada politik uang di Munaslub Golkar. JK meminta tak ada aksi beli suara pada pemilihan ketua umum.

"Tidak boleh. Dan itu tidak meyakinkan, meski diberi uang belum tentu dia juga pilih," kata JK yang juga Wakil Presiden itu di Jakarta, Senin (29/2).

Isu yang berkembang bahwa fungsionaris Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan ada kandidat ketua umum yang mulai main uang. Si kandidat memberikan 10.000 dolar Singapura kepada pemilik suara (satu DPD). Menurut Kalla, memang kalau calon-calon itu ke daerah otomatis juga harus ada ongkos hotel, pertemuan, makan untuk teman-teman di daerah.

(Kriteria Caketum Golkar Menurut JK)

"Jadi tergantung yang dimaksud politik uang itu seperti apa, kalau hanya untuk ongkos jalan, ongkos hotel, itu biasa saja. semua partai saya kira sebagian besar melakukan itu, cuma kalau menyogok itu jangan dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono mengusulkan agar KPK mengawasi pelaksanaan Munaslub. Usulan ini disampaikan agar Munaslub dapat menghasilkan Ketua Golkar yang bersih. KPK, kata dia, dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika