Senin 29 Feb 2016 18:42 WIB

Exco PSSI Anggap Mubazir Rencana Pemerintah Kirim Utusan ke FIFA

Rep: Ali Mansur/ Red: Israr Itah

Foto: Republika

Gusti Randa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih enggan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI. Justru pemerintah akan mengirim utusannya untuk bertemu dengan pengurus baru FIFA dibawa komando Gianni Infantino.

Namun Komite Eksekutif (Exco) FIFA Gusti Randa menganggap mubazir rencana pemerintah, karena FIFA akan sulit menerima utusan pemerintah tersebut.

Gusti Randa sangat menyesalkan tindakan pemerintah menunda pencabutan SK Pembekuan PSSI tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan dengan penundaan pencabutan SK tersebut akan semakin memperburuk keadaan.

Di samping itu, menurut dia, rencana pemerintah mengirimkan delegasinya juga merupakan tindakan yang mubazair dari waktu dan juga anggaran.

Ia mengatakan rencana tersebut juga memperlihatkan pemerintah, terutama Kemenpora masih belum mengetahui alur-alur berinteraksi dengan FIFA sebagai otoritas badan sepak bola dunia.

Gusti Randa menjamin, baik itu pengurus lama maupun pengurus lama FIFA pasti berkomitmen kepada statutanya. Mereka sulit untuk menerima selain dari anggota dan juga badan yang dibentuknya.

"Saya anggap ini mubazir. Saya kira presiden baru, Gianni Infantino juga orang yang sangat disiplin dan menghormati statuta FIFA," kata Gusti Randa saat dihubungi, Senin (29/2).

Padahal menurut ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DKI Jakarta itu, FIFA sudah memberikan jalan kepada pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dengannya.

Adalah Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI, yang dibentuk oleh FIFA untuk memfasilitasi keinginan pemerintah Indonesia dalam mereformasi PSSI. Namun, justru pemerintah memilih jalan yang lain, dan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan FIFA.

"Makanya pemerintah diminta oleh FIFA untuk bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI. Sehingga pemerintah dapat menyampaikan gagasan kepada FIFA," kata Gusti Randa.

Hingga saat ini pemerintah memutuskan untuk menunda mencabut SK pembekuan tersebut, tak sekalipun perwakilan pemerintah hadir dalam rapat Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI.