REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS Iqbal Romzi mempertanyakan program Kementerian Pemberdayaan-Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen-PPPA) yang tidak dirasakan hingga ke desa, khususnya Program Aksi Daerah (PAD) dalam rangka Pencegahan Pornografi.
Menurutnya, program tersebut tidak sampai dirasakan oleh warga di Sumatera Selatan meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawan, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.
"Kementerian PPPA mengadvokasi Penyusunan Aksi Daerah pencegahan pornografi anak di 11 Provinsi mulai dari Jateng sampai ke Jabar, di Sumatera Selatan dimana? Apa sudah dianggap aman dari pornografi?," kata dia Selasa, (1/3).
Akibat tak dirasakannya program tersebut, ujar Iqbal, mengakibatkan anggaran untuk Biro Perempuan dan Anak di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi kecil. Sangat miris di saat angka pornografi meningkat di banyak daerah.
"Ada sekitar 8,05 persen anggaran Kemen-PPPA tidak terserap. Dari pagu anggaran sekitar 217 miliar, ada 200 sekian miliar yang tidak terserap," kata Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika