REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana pengembangan Blok Masela belum menemui titik terang. Pemerintah yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, bahkan masih saling berbeda pendapat.

Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir menceritakan, rencana pengembangan atau plan of development (POD) sumur gas Blok Masela sebenarnya sudah disepakati sejak 2010 oleh Menteri ESDM era pemerintahan SBY. Saat itu diputuskan pengembangan dengan skema floating LNG (FLNG) atau di laut (offshore).

Kemudian, pada 2013/2014, ditemukan cadangan baru yang cukup besar, yakni dari 6,7 triliun kaki kubik (TCF) menjadi 11,9 triliun kaki kubik (TCF). Oleh karena itu, diperlukan revisi POD terbaru karena adanya temuan terbaru tersebut.

"Terjadi anomali ketika Rizal Ramli yang tiba-tiba datang tanpa membuat hitung-hitungan mengatakan bahwa untuk Blok Masela harus menggunakan skema PLNG (Onshore) karena lebih murah dan lain sebagainya," kata Inas, di Jakarta, Selasa (1/3).

Di media, kata Inaz, Rizal menyebut biaya pengembangan menggunakan skema offshore mencapai 22 miliar dolar AS. Padahal, Inpex selaku investor Blok Masela merencanakan biaya pengembangan sebesar 14,8 miliar dolar AS.

Hitung-hitungan biaya pengembangan onshore sebenarnya juga sudah dikeluarkan SKK Migas. Biayanya bisa mencapai 22,3 miliar dolar AS. "Tapi yang mengherankan kenapa Rizal Ramli tidak percaya hitung-hitungan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik Sambut Kebijakan Bank Sentral Cina

Ikuti Whatsapp Channel Republika