REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Genderang perang terhadap korupsi dan narkoba mulai muncul dari daerah. Sebanyak 1.108 pejabat eselon IV, III, II di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menandatangani pakta integritas secara serentak di hadapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Wakil Gubernur Rohidin Mersyah
Yang menarik, selain di depan Gubernur Ridwan dan Wagub Rohidin, ribuan pejabat tersebut tanda tangan di depan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, Kepala BNN Komjen Budi Waseso serta tokoh nasional antikorupsi Mahfud MD.
Helatan akbar itu berlangsung di lapangan terbuka Pantai Panjang Sport Center, Kota Bengkulu, Selasa (1/3). Empat poin pakta integritas berisi janji tidak korupsi, tidak memakai narkoba, tidak berbisnis dan siap dipecat atau mengundurkan diri jabatan bila terbukti melanggar isi pakta integritas.
"Pakta Integritas ini adalah awal dari perjalanan panjang kita untuk sama-sama berkomitmen, dilakukan secara terbuk agar janji saudara-saudara secara moral bisa dipertanggungjawabkan" ujar Ridwan.
Dia mengatakan, penandatangan pakta integritas bertujuan agar tata kelola pemerintah bersih bebas dari KKN, narkoba, dan bisnis. "Tidak korupsi dan memakai narkoba dan tidak bisnis. Bisnis dalam hal ini maksudkan agar tidak ada jual beli jabatan atau jeruk makan jeruk, sehingga pengangkatan jabatan benar-benar didasarkan atas kemampuan dan kecakapan seseorang," terang Ridwan.
Aktivis antikorupsi Bengkulu, Melyansori mengapresiasi ikrar para aparatur itu dan berharap momentum itu tidak sekadar seremoni biasa tapi harus ditindaklanjuti dengan perubahan nyata. "Komitmen hari ini akan tercermin dari perbaikan kualitas layanan publik dan peningkatan kinerja aparatur yang selama ini sangat tidak memuaskan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika