REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong dilakukannya pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pembentukan holding BUMN dilakukan agar BUMN lebih efisien dan fokus dalam bekerja.

"Efisiensi, bagaimana fokus. Kemudian sinerginya adalah memperkuat modal, pemasaran fokus, pembagian wilayah yang bagus dan tidak saling bersaing di antara satu BUMN yang sejenis gitu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/3).

JK meyakini, dengan pembentukan holding BUMN tak akan menggangu kinerja di masing-masing BUMN. Holding BUMN, kata dia, justru dapat meningkatkan kinerja BUMN.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi meminta setidaknya ada enam pembentukan holding BUMN. "Beberapa diantaranya holding di sektor infrastruktur, energi, dan perbankan," kata Pramono menyampaikan hasil rapat terbatas mengenai holding BUMN di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

Pramono belum bisa menjelaskan BUMN mana saja yang didorong untuk melakukan holding. Pramono mengatakan, penentuan BUMN holding ini akan dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN.

Baca juga: Kementerian BUMN Ajukan PT Danareksa Jadi Holding Bank BUMN

Ikuti Whatsapp Channel Republika