REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB)meminta seluruh perusahaan berdiri di wilayahnya agar melaporkan catatan mengenai jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan perusahaan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB Heri Pratomo menuturkan, saat ini belum ada data resmi terkait jumlah tenaga kerja asing di KBB. Namun, jika mengacu pada data Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), jumlahnya yakni 70 orang.

"Tapi data resminya belum ada karena dari kementeriannya belum memberikan kita akses," kata dia, Rabu (2/3).

Karena itu, Heri meminta kepada seluruh perusahaan supaya memberikan laporan soal jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Biasanya, lanjut dia, tenaga asing ini duduk di posisi tingkat top manager dan asalnya dari Jepang dan Korea.

"Kalau yang dari Amerika kebanyakan adanya di Padalarang, di Kota Baru, jadi pengajar," ujar dia.

Sulitnya mendata tenaga kerja asing di KBB ini karena koordinasi antara pemerintah KBB dan pemerintah pusat belum berjalan maksimal. "Terkendala di input datanya," kata dia.

Sebab, sebenarnya kata dia, total tenaga kerja asing di KBB itu mencapai ratusan orang. Sedangkan yang tercatat lewat IMTA 2016 yaitu baru 70 orang. "Sebelumnya ada 60, sekarang ada 70 karena ada tambahan lagi 10 orang tenaga asing yang mengajukan IMTA," tutur dia.

Heri menjelaskan, tenaga asing di manapun itu wajib memiliki IMTA. Izin ini sebelumnya dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja tapi kini diserahkan ke pemerintah daerah.

Ini berdasarkan Permenakertrans nomor 2 tahun 2008 dan perda KBB tentang tenaga kerja asing yang baru dibentuk. Berdasarkan aturan tersebut, tenaga kerja asing yang dipekerjakan dikenakan retribusi sebesar 100 dolar Amerika per bulan atau 1.200 dolar Amerika per tahun untuk tiap orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika